Politik Dinasti Presiden Jokowi, Salahkah?
 |
| Gambar : (Tempo.co) |
Oleh: Masduki Duryat*)
Berita tentang kemungkinan Gerindra isyaratkan mengusung Erina Gudono menantu presiden Jokowi untuk maju di Pilkada Sleman menarik perhatian public.
Bahkan kemudian banyak berita di Medsos berseliweran tentang scenario politik Jokowi 2024, misalnya Gibran menjadi wapres (sudah), Jokowi ketua dewan Pembina Partai Golkar, Gibran wakil ketua PKB, Kaesang Ketua Umum PSI (sudah), Bobbi menantu Presidan akan naik menjadi Cagub Sumatera Utara, Kahyang anak Presiden Jokowi sekaligus istri Bobbi akan menjadi calon Walikota Medan, menggantikan suaminya, Selvi istri Gibran akan menjadi calon walikota Solo, menggantikan suaminya, Kaesang maju calon Gubernur Jakarta, Erina istri Kaesang calon bupati Sleman Jogja, Anwar Usman, adik ipar Jokowi menjadi Jaksa Agung, Iriana Gubernur jateng bahkan Jan Ethes disipakan menjadi ketua KNPI.
Pertanyaan yang muncul, mungkinkah berita di Medsos itu—walaupun cenderung berbau ‘gurauan’—dan salahkah?
Politik Dinasti, Salahkah?
Dalam politik semua serba mungkin, bahkan di China setelah Kaisar Guang Xu mangkat, saat Pu-Yi berumur 2 tahun diangkat menjadi Kaisar dengan nama kekaisaran Xuan Tong. Bisa dibayangkan, bagaimana kepemimpinan politik dinasti telah memaksa anak 2 tahun menjadi kaisar dan tahta kekaisaran langsung melemah.
Sehingga ketika ada pertanyaan salahkah politik dinasti? Tentu tidak, karena tidak semua pemimpin politik dinasti gagal dalam memimpin, dan tak berkualitas.
Tentu yang dipersoalkan dari fenomena ini apabila nepotisme politik berdampak pada tidak melembaganya partai sebagai organisasi modern dan demokratis. Nepotisme dapat menutup peluang kader partai yang meniti karir politiknya dari bawah. Personalisasi kekuasaan dan kepemimpinan oligarkis partai-partai memang sangat berpeluang menguat dalam ranah politik dinasti.
Keecenderungannya di Indonesia, seperti diungkapkan oleh Alfan Alfian dengan mengutip pandangan Syamsuddin Haris acapkali kecenderungan aji mumpung para elit penguasa. Artinya mumpung sang bapak berkuasa misalnya, diwariskanlah kekuasaan serupa kepada anaknya, istri atau anggota keluarga yang lain. Akhirnya yang berkembang adalah format patrimonial dengan kutub ekstremnya; negara patrimonial. Sebagaimana berlaku pada monarki tradisional, di negara patrimonial kekuasaan baik politik maupun ekonomi, diwariskan secara turun-menurun di antara keluarga ataupun kerabat.
Jika ini terjadi dan terus berlangsung, maka telah terjadi ‘tsunami’ politik gagalnya partai politik melakukan kaderisasi di era domokratis-modern.
Partai Politik dan Degradasi Kepercayaan
Laboso dan Ilham menyebut partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam Negara—karena selain partai politik, infrastruktur politik terdiri dari organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, kelompok penekan, kelompok tokoh masyarakat, dan media (pers)—yang pada definisi Sigmund Neumann bertujuan untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan.
Pemilihan langsung misalnya, merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka demokratisasi mewujud. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya ‘pembajakan kekuasaan’ yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat RI/Daerah (DPRD). Selain itu juga pemilihan pemimpin secara langsung diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada rakyat. Pemilihan langsung pemimpin dalam upaya menghadirkan calon-calon pemimpin. Sebagai salah satu institusi yang menjadi pintu masuk bagi calon pemimpin diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Persoalannya, sejauh ini dalam praktiknya partai politik masih jauh dari harapan tersebut, seperti melakukan proses pengusungan kandidat yang elitis, rekrutmen calon yang buruk, partai politik dinilai hanya sebatas sebagai kendaraan atau pemberi tiket, sampai abainya partai politik pada suara kritis publik terhadap persoalan yang menyangkut politik dinasti—dimanfaatkan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dengan mengusung anak dan kerabatnya—dan tentu korupsi.
Dampak Politik Dinasti
Sejumlah studi menunjukkan dampak buruk politik dinasti ini. Di Indonesia, seperti temuan Setyaningrum dan Saragih, politik dinasti berdampak pada buruknya kinerja pemerintah—termasuk di daerah—dengan mengesampingkan profesionalime. Politik dinasti cenderung menghasilkan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Di Filipina dan Jepang, politik kekerabatan menyebabkan kemiskinan meningkat dan ketidakadilan.
Sementara keadilan merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia. Ini yang kemudian bagi Socrates disebutnya sebagai justice merupakan tujuan politik yang layak. Baginya keadilan adalah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri dengan sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain (the practice of minding one’s own business).
*)Penulis adalah Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Ketua STKIP Al-Amin Indramayu, tinggal di Kandanghaur
